Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Totok Daryanto, menyuarakan dukungan penuh terhadap langkah keras pemerintah dalam menindak praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Tanah Air. Ia secara tegas menilai bahwa operasi penegakan hukum yang belakangan ini gencar dilakukan oleh aparat merupakan sebuah sinyal komando penting yang harus direspons dengan kerja yang jauh lebih serius dan terstruktur. Menurut Totok, gebrakan ini bukan sekadar insiden sesaat, melainkan sebuah instruksi untuk menjalankan misi pemberantasan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu membawa Indonesia bebas sepenuhnya dari cengkeraman aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.

Totok Daryanto menekankan bahwa "gebrakan penegakan hukum" ini harus dimaknai sebagai aba-aba komando yang membutuhkan tindak lanjut konkret dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ia menggarisbawahi pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten serta koordinasi antarlembaga yang kuat untuk mencapai hasil yang maksimal. Praktik pertambangan ilegal telah lama menjadi duri dalam daging bagi perekonomian nasional, merugikan pendapatan negara, serta menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Oleh karena itu, keseriusan dalam menanganinya merupakan keharusan mutlak bagi seluruh pihak terkait.

Kerugian akibat pertambangan ilegal tidak hanya terhenti pada aspek finansial negara yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, tetapi juga merusak ekosistem hutan, mencemari sumber daya air, dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Aktivitas tanpa izin ini seringkali tidak menerapkan standar keselamatan kerja, membahayakan para pekerja, dan merugikan masyarakat adat. Penumpasan tuntas akan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, yang memiliki ruang lingkup tugas meliputi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, Totok Daryanto memiliki perspektif mendalam mengenai urgensi masalah ini. Ia menegaskan bahwa legislatif akan terus mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah dalam memberantas tambang ilegal. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah tegas, termasuk revisi regulasi jika diperlukan, guna menutup celah-celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para pelaku. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang legal dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, Totok juga menyerukan perlunya strategi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga upaya preventif dan rehabilitasi pasca-penambangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pertambangan ilegal dan pentingnya menjaga lingkungan harus digalakkan secara masif. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, sangat vital dalam upaya kolektif ini. Dengan demikian, pemberantasan tambang ilegal dapat berjalan secara holistik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh bangsa.

Pernyataan dukungan dari Totok Daryanto ini mengirimkan pesan kuat mengenai konsensus politik untuk memerangi kejahatan pertambangan. Dengan dukungan penuh dari parlemen dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, diharapkan cita-cita untuk membebaskan Indonesia dari praktik tambang ilegal bukan lagi sekadar impian. Seluruh pihak harus bahu-membahu memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Momentum ini harus dijaga dan terus ditingkatkan intensitasnya demi masa depan yang lebih baik.