Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berbagi kisah menarik mengenai tantangan yang dihadapinya saat pertama kali diberi mandat untuk menghentikan ekspor bijih nikel. Keputusan strategis ini, yang merupakan bagian dari agenda hilirisasi mineral Indonesia, tidak serta-merta diterima dengan tangan terbuka. Ia menuturkan adanya resistensi signifikan dari berbagai pihak, bahkan dari lingkaran pertemanannya sendiri. Pengalaman ini menyoroti kompleksitas dan tekanan di balik setiap kebijakan besar yang menyentuh sektor vital negara.

Penghentian ekspor bijih nikel merupakan langkah fundamental pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri. Tujuannya adalah mendorong investasi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sehingga nikel dapat diekspor dalam bentuk produk bernilai lebih tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasok global.

Bahlil Lahadalia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ia "dihajar" oleh teman-temannya sendiri yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Banyak pihak, termasuk pengusaha tambang yang selama ini bergantung pada ekspor bijih mentah, melayangkan protes dan keberatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memiliki tujuan mulia bagi bangsa, implementasinya sering kali berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek individu atau kelompok. Ia harus menghadapi tekanan personal dan profesional demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Pemerintah tetap teguh pada pendiriannya, meyakini bahwa hilirisasi adalah kunci untuk melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam. Dengan memproses nikel menjadi feronikel, nikel matte, atau bahkan baterai kendaraan listrik, Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Namun, juga pemain penting dalam industri bernilai tambah tinggi. Visi jangka panjang ini memprioritaskan keberlanjutan ekonomi dan posisi Indonesia di kancah global sebagai produsen produk olahan nikel.

Sejak kebijakan ini diterapkan, investasi di sektor smelter nikel melonjak drastis, menarik puluhan miliar dolar ke Indonesia. Meskipun ada tantangan awal dan gejolak pasar, langkah ini terbukti efektif dalam memacu pertumbuhan industri pengolahan nikel. Ke depan, pemerintah bertekad untuk melanjutkan program hilirisasi ini ke komoditas mineral lain. Termasuk bauksit, tembaga, dan timah, guna menciptakan efek berantai positif bagi perekonomian nasional. Kisah Bahlil menjadi cerminan bahwa kebijakan transformatif sering kali membutuhkan keberanian menghadapi resistensi demi masa depan yang lebih cerah.