Ribuan warga Nahdliyin dan masyarakat umum berkumpul di kediaman almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 20 Desember 2025. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Haul ke-16 wafatnya Presiden ke-4 Republik Indonesia. Dalam kesempatan sakral itu, Alissa Qotrunnada Wahid, putri mendiang Gus Dur sekaligus Ketua Panitia Haul, menyoroti kepemimpinan ayahnya selama menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1984-1999. Ia menegaskan bahwa Gus Dur berhasil menjaga PBNU sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, tak tergoyahkan oleh segala bentuk bujukan kekuasaan. Ini adalah testimoni penting tentang karakter kepemimpinan yang berintegritas.

Menurut Alissa, di bawah nahkoda Gus Dur, PBNU secara konsisten bergerak sebagai pemimpin gerakan masyarakat sipil dan gerakan rakyat. Gus Dur senantiasa memposisikan Nahdlatul Ulama di garis depan perjuangan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan golongan atau elite tertentu. Kepemimpinannya menjadi teladan bagi sebuah organisasi massa yang berani berdiri tegak menghadapi segala intervensi politis. Sikap ini memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama PBNU pada masa itu. Ia membangun fondasi NU yang kuat dan berpihak.

Dua, Alissa secara gamblang menyebutkan bahwa PBNU di era Gus Dur tidak pernah mau dibujuk oleh kekuasaan, apalagi iming-iming konsesi tambang yang kerap menjadi alat tawar-menawar politik. Penolakan terhadap tawaran konsesi sumber daya alam menunjukkan integritas moral dan keberanian luar biasa dari seorang pemimpin. Sikap ini mencerminkan komitmen kuat Gus Dur untuk menjauhkan PBNU dari praktik-praktik transaksional yang dapat mengikis kepercayaan publik. Ini adalah bukti nyata bahwa kepentingan materi tidak dapat menukarkan prinsip perjuangan Gus Dur.

Kiprah Gus Dur dalam memimpin PBNU juga dikenal luas tidak hanya terbatas untuk kalangan Nahdliyin saja. Ia merupakan sosok pluralis yang merangkul berbagai elemen masyarakat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Peran kepemimpinannya melampaui batas-batas organisasi keagamaan, menjadikannya tokoh nasional yang dihormati semua lapisan masyarakat Indonesia. Ini menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal selalu menjadi landasan utama perjuangannya, menjangkau setiap insan.

Masa kepemimpinan Gus Dur di PBNU, dari tahun 1984 hingga 1999, bertepatan dengan periode penting dalam sejarah Indonesia, yakni akhir era Orde Baru hingga awal Reformasi. Dalam suasana politik yang represif dan penuh tantangan, keberanian Gus Dur untuk menempatkan PBNU di luar pengaruh kekuasaan adalah langkah revolusioner. Sikap independen ini memberikan ruang bagi suara-suara kritis dan menjadi salah satu pilar penting dalam transisi menuju demokrasi. Warisan ini menunjukkan betapa krusialnya peran organisasi masyarakat sipil yang mandiri dan berintegritas.

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang ditunjukkan Gus Dur selama di PBNU memiliki relevansi yang tak lekang oleh waktu, khususnya di tengah dinamika politik dan ekonomi kontemporer. Model kepemimpinan yang menjunjung tinggi independensi, integritas, dan keberpihakan pada rakyat adalah warisan berharga bagi bangsa ini. NU di bawah Gus Dur telah menunjukkan bagaimana sebuah organisasi besar dapat menjadi kekuatan moral yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh godaan duniawi. Ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak akan arti kepemimpinan sejati.

Peringatan Haul Gus Dur ke-16 ini kembali menjadi momentum untuk merenungkan dan meneladani nilai-nilai luhur yang telah ditancapkan oleh almarhum. Alissa Wahid menegaskan bahwa semangat Gus Dur untuk menjaga PBNU sebagai pemimpin gerakan masyarakat sipil yang tak gentar menghadapi kekuasaan atau konsesi tambang, harus terus dihidupkan. Keteguhan ini adalah cerminan dari komitmen sejati terhadap keadilan dan kemaslahatan umat, sebuah visi yang abadi. Wawasannya tetap relevan dan menginspirasi banyak pihak untuk terus memperjuangkan kebenaran serta kemanusiaan.