Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pengusutan tuntas terhadap dugaan berbagai penyimpangan dalam operasional Bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Desakan ini tidak main-main, bahkan KAMMI menuntut pencabutan izin operasional PT IMIP jika terbukti adanya pelanggaran serius yang mengancam keselamatan atau regulasi negara. Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menyampaikan seruan ini melalui keterangan tertulisnya dari Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025, menekankan pentingnya penegakan hukum yang menyeluruh dan tidak pandang bulu. Pernyataan tersebut menandai dimulainya tekanan publik yang signifikan terhadap salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. KAMMI berharap pemerintah baru dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik dan transparansi.

Dugaan penyimpangan yang disoroti oleh KAMMI meliputi spektrum luas, mulai dari potensi ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan penerbangan sipil hingga pelanggaran regulasi terkait perizinan dan dampak lingkungan. Ahmad Jundi Khalifatullah menegaskan bahwa operasional fasilitas vital seperti bandara di kawasan industri strategis tidak boleh luput dari pengawasan ketat dan harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Pihaknya mencurigai adanya celah dalam pengawasan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik merugikan, baik bagi negara maupun masyarakat sekitar. Investigasi menyeluruh diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran tersebut. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan kepatuhan di masa mendatang.

Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di dunia, menarik investasi triliunan rupiah dan menyerap ribuan tenaga kerja. Keberadaan bandara di dalam kawasan IMIP sangat krusial untuk menunjang mobilitas logistik, personel, serta kegiatan bisnis yang intensif di dalamnya. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan operasional bandara ini memiliki implikasi besar terhadap kelancaran seluruh aktivitas di IMIP, serta citra investasi Indonesia secara keseluruhan. Setiap celah atau penyimpangan dalam operasional bandara dapat menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan penerbangan dan reputasi industri. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga standar operasional tertinggi.

KAMMI secara spesifik menyoroti bahwa ini merupakan ujian pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan komitmennya terhadap supremasi hukum dan pemberantasan praktik-praktik ilegal. Mereka mendesak agar pemerintah tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin operasional PT IMIP jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran berat. Sikap proaktif dari pemerintah pusat diharapkan dapat menciptakan efek jera dan memastikan bahwa semua entitas bisnis, termasuk investor besar, patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Kepercayaan publik dan investor akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menangani isu sensitif ini dengan adil dan transparan. Langkah ini juga dapat menjadi preseden penting bagi pengawasan kawasan industri lainnya.

Penyelidikan yang dituntut oleh KAMMI kemungkinan besar akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan untuk aspek keselamatan dan perizinan penerbangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dampak lingkungan, hingga Kementerian Investasi. Potensi pelanggaran bisa mencakup berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, peraturan tentang keselamatan kerja, hingga regulasi investasi dan pengelolaan lingkungan. Sebuah tinjauan komprehensif diperlukan untuk memastikan semua aspek hukum dipenuhi dan setiap potensi pelanggaran ditindak sesuai ketentuan. Hal ini akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik di sektor industri strategis.

Implikasi dari dugaan penyimpangan ini tidak hanya terbatas pada operasional bandara atau PT IMIP semata, tetapi juga dapat merembet pada citra investasi Indonesia di mata dunia. Kredibilitas sebagai negara tujuan investasi yang taat hukum menjadi taruhan utama jika permasalahan ini tidak ditangani dengan serius dan transparan. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas akan memperkuat keyakinan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kepatuhan regulasi, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur penting bagi komitmen pemerintah Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum. Masyarakat juga menantikan langkah konkret dari pemerintah.

Oleh karena itu, desakan PP KAMMI agar pemerintah Presiden Prabowo Subianto segera bergerak cepat dan adil dalam mengusut tuntas persoalan Bandara IMIP ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Penegakan hukum yang komprehensif dan tidak tebang pilih adalah harapan utama masyarakat serta fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Seluruh mata kini tertuju pada respons pemerintah terhadap seruan ini, yang akan menentukan bagaimana dugaan penyimpangan serius di salah satu proyek vital nasional ini ditangani. KAMMI bertekad akan terus memantau perkembangan kasus ini demi memastikan keadilan ditegakkan. Langkah pemerintah selanjutnya akan sangat menentukan arah penanganan kasus ini.