Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara secara tegas menyoroti proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera, yang juga dikenal sebagai Trans Kie Raha. Proyek infrastruktur vital ini dinilai Walhi lebih condong untuk melayani kepentingan korporasi tambang. Mereka beranggapan bahwa proyek tersebut justru mengesampingkan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat lokal. Kritikan keras ini menjadi perhatian publik mengingat potensi dampak luas yang dapat ditimbulkan.

Walhi Malut secara spesifik menuding bahwa proyek jalan ini merupakan bentuk dukungan terhadap “oligarki” yang berkuasa di sektor pertambangan. Mereka mengklaim bahwa pembangunan aksesibilitas ini secara signifikan mempermudah logistik dan ekspansi operasional perusahaan tambang. Dengan demikian, keuntungan besar dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak, bukan untuk pemerataan ekonomi yang adil. Tuduhan serius ini memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Merespons kekhawatiran tersebut, Walhi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan audit mendalam terhadap seluruh aspek proyek Trans Halmahera. Audit ini diharapkan mampu mengungkap transparansi pendanaan, proses perizinan, serta potensi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Mereka menekankan pentingnya akuntabilitas demi memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanpa audit yang komprehensif, potensi kerugian bagi lingkungan dan masyarakat akan semakin besar.

Pembangunan jalan di kawasan Halmahera yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Walhi menyoroti ancaman deforestasi masif, fragmentasi habitat alami satwa liar, serta potensi pencemaran air dan tanah yang dapat terjadi akibat aktivitas pertambangan yang difasilitasi oleh jalan tersebut. Selain itu, masyarakat adat dan komunitas lokal yang secara turun-temurun bergantung pada hutan dan lahan di sekitar proyek juga terancam kehilangan mata pencarian serta tanah ulayat mereka. Isu-isu krusial ini memerlukan penanganan serius dan terukur dari pihak berwenang.

Walhi berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Desakan audit ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali arah dan filosofi pembangunan di Maluku Utara secara holistik. Keputusan yang diambil akan sangat menentukan masa depan Pulau Halmahera dan keberlangsungan hidup penduduknya dalam jangka panjang.