JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara tegas mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk berani membuka secara transparan akar penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).

Permintaan ini muncul menyusul musibah yang mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan kerugian material yang tidak sedikit. Transparansi penuh dianggap krusial untuk memahami dinamika bencana dan merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif di masa mendatang. Pernyataan Lasarus menyoroti urgensi pengungkapan fakta demi kepentingan publik dan mitigasi bencana di wilayah rawan.

Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbagut tersebut telah meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Ratusan nyawa melayang dan ribuan warga harus kehilangan tempat tinggal serta mata pencarian mereka akibat terjangan air bah dan runtuhan tanah. Skala kerusakan yang masif ini menuntut investigasi menyeluruh guna mengidentifikasi faktor-faktor pemicu, baik dari aspek alamiah maupun potensi kontribusi aktivitas manusia.

Sebagai Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pengembangan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta mitigasi bencana, Lasarus menekankan pentingnya akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara gamblang apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa bencana sebesar itu bisa terjadi. Data dan informasi yang akurat dari Basarnas diharapkan dapat menjadi dasar pijakan untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meskipun tugas utama Basarnas adalah melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, lembaga ini juga diharapkan mampu menyajikan analisis awal mengenai kondisi lapangan dan kemungkinan penyebab bencana. Laporan Basarnas yang komprehensif akan sangat membantu dalam merangkai gambaran utuh bersama data dari lembaga lain seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan ekstrem, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kondisi tata guna lahan. Kolaborasi data ini esensial untuk menemukan kebenaran.

Identifikasi penyebab bencana banjir dan longsor seringkali kompleks, melibatkan interaksi antara faktor alam seperti intensitas curah hujan yang tinggi dan kondisi geologis, serta faktor antropogenik seperti deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, atau pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, investigasi yang diminta harus dilakukan secara multi-disipliner dan objektif, tidak memihak, demi menghasilkan rekomendasi yang solutif. Pengungkapan ini tidak hanya berhenti pada data, tetapi juga implikasi terhadap kebijakan.

Desakan dari parlemen ini juga mencerminkan perhatian serius terhadap upaya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman bencana di seluruh wilayah Indonesia. Transparansi tidak hanya akan membangun kepercayaan publik, tetapi juga mendorong semua pihak terkait untuk lebih proaktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga dari kejadian ini untuk revisi rencana tata ruang dan wilayah.

Ke depan, hasil investigasi yang jujur dan terbuka dari Basarnas, didukung oleh data dari berbagai instansi, diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pencegahan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan demikian, risiko terulangnya tragedi serupa dapat diminimalisasi, dan keselamatan jiwa serta aset masyarakat dapat lebih terjamin. Ini adalah langkah krusial menuju sistem mitigasi bencana yang lebih responsif dan bertanggung jawab.