Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat optimalisasi penyediaan listrik di wilayah lingkar tambang, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara, Abdul Karim Usman, pada Rabu, 26 Maret 2026, dalam sebuah pernyataan resmi. Menurutnya, akses terhadap listrik adalah hak dasar fundamental bagi setiap masyarakat yang tidak boleh diabaikan atau terpinggirkan, meskipun di tengah masifnya aktivitas industri pertambangan. Pemprov Malut menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pihaknya bertekad untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur ini demi kesejahteraan merata.

Abdul Karim Usman menguraikan bahwa wilayah lingkar tambang seringkali menjadi ironi, di mana kekayaan sumber daya alam berlimpah ruah, namun masyarakat sekitarnya masih menghadapi tantangan serius dalam akses listrik yang memadai. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kualitas hidup penduduk, menghambat laju perekonomian lokal, serta membatasi kesempatan pendidikan dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi krusial untuk memastikan bahwa kemajuan sektor industri tidak mengorbankan kesejahteraan komunitas lokal. Pihaknya akan memastikan bahwa prinsip keadilan sosial senantiasa menjadi panduan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Upaya percepatan optimalisasi kelistrikan ini diperkirakan akan melibatkan berbagai langkah strategis, termasuk pembangunan infrastruktur jaringan listrik baru dan peningkatan kapasitas fasilitas yang sudah ada. Pemerintah provinsi akan aktif berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero serta para pemangku kepentingan dari sektor industri pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan solusi komprehensif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah. Pemprov percaya bahwa kolaborasi multisektoral adalah kunci keberhasilan program percepatan ini.

Fokus utama program ini diarahkan ke sejumlah desa di wilayah lingkar tambang di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dikenal sebagai pusat aktivitas pertambangan nikel dan komoditas mineral lainnya. Abdul Karim Usman menyoroti bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya melalui kontribusi pada penyediaan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Keterlibatan aktif dari perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek kelistrikan, baik melalui skema investasi langsung maupun dukungan fasilitas dan sumber daya lainnya. Perusahaan diimbau untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga turut membangun daerah secara holistik.

Optimalisasi kelistrikan di wilayah lingkar tambang ini bukan hanya sekadar penerangan rumah tangga, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang untuk pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan pasokan listrik yang stabil dan memadai, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menarik investasi di sektor non-pertambangan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Maluku Utara, menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Malut memandang ini sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan yang krusial.

Meski demikian, Kadis ESDM menyadari bahwa proyek percepatan optimalisasi kelistrikan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara bukanlah tanpa tantangan berarti. Kendala geografis yang sulit dijangkau, biaya investasi yang tinggi untuk infrastruktur, serta kompleksitas regulasi menjadi beberapa hambatan utama yang harus diatasi secara cermat. Namun, Abdul Karim Usman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap teguh pada komitmennya untuk mencari solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai kendala tersebut. Pihaknya siap mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan yang cocok untuk daerah terpencil, sebagai bagian dari strategi jangka panjang penyediaan energi.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, percepatan optimalisasi kelistrikan di wilayah lingkar tambang, khususnya Halmahera Selatan, menjadi prioritas yang tak terhindarkan dalam agenda pembangunan daerah. Penegasan bahwa listrik adalah hak dasar masyarakat menjadi landasan kuat bagi setiap kebijakan dan langkah konkret yang akan ditempuh. Langkah ini diharapkan tidak hanya menerangi rumah-rumah warga dengan cahaya, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di Maluku Utara. Pemprov Malut berkomitmen mengawal setiap tahapan program ini hingga tuntas, memastikan manfaatnya dirasakan secara luas.