Pakar hukum terkemuka, Oegroseno, baru-baru ini melontarkan kritik tajam terkait penggunaan "laporan informasi" dalam proses hukum di Indonesia. Ia secara tegas menyatakan bahwa laporan jenis ini merupakan domain intelijen dan sama sekali tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan sengit dalam sidang praperadilan yang disinyalir melibatkan nama Lee Kah Hin, memicu pertanyaan serius tentang praktik penegakan hukum yang selama ini berjalan. Oegroseno menekankan bahwa hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP seharusnya tidak menjadi landasan pengambilan keputusan hukum. Sorotan ini menjadi penting mengingat prinsip kepastian hukum dan hak-hak tersangka yang harus selalu dihormati dalam setiap tahapan proses peradilan.

Menurut Oegroseno, KUHAP adalah payung hukum utama yang mengatur prosedur pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dokumen intelijen, yang biasanya bersifat rahasia dan dikumpulkan untuk tujuan keamanan nasional atau kebijakan, memiliki karakter yang sangat berbeda dari alat bukti yang sah di mata hukum acara pidana. Ia berargumen bahwa mencampuradukkan domain intelijen dengan domain hukum acara pidana dapat mengaburkan batasan kewenangan serta merusak integritas proses peradilan. Ketiadaan regulasi spesifik dalam KUHAP mengenai "laporan informasi" ini, kata Oegroseno, seharusnya menjadi sinyal bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggunakannya sebagai dasar penentuan nasib seseorang.

Isu ini menjadi sangat relevan dalam konteks sidang praperadilan, sebuah mekanisme hukum untuk menguji sah tidaknya suatu tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Dalam sidang praperadilan, hakim harus memastikan bahwa semua prosedur dan bukti yang digunakan oleh penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika laporan informasi yang tidak diatur KUHAP digunakan sebagai salah satu dasar, maka legalitas tindakan kepolisian terhadap subjek seperti Lee Kah Hin dapat dipertanyakan secara fundamental. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum, termasuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dan sah secara yuridis.

Oegroseno lebih lanjut menjelaskan perbedaan mendasar antara kerja intelijen dan proses penyidikan dalam hukum pidana. Intelijen bertugas mengumpulkan data dan informasi untuk mencegah ancaman, menganalisis situasi, dan mendukung kebijakan keamanan, yang seringkali bersifat rahasia dan tidak dirancang untuk dibuktikan di pengadilan. Sebaliknya, penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan guna menemukan tindak pidana dan tersangkanya, yang kemudian akan diuji secara terbuka di pengadilan. Penggunaan laporan intelijen sebagai "alat bukti" atau "dasar hukum" dalam penyidikan atau praperadilan dapat mengaburkan garis batas ini, berpotensi melanggar hak asasi individu yang berhadapan dengan hukum.

Praktik penggunaan laporan informasi intelijen tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap sistem peradilan. Salah satunya adalah ancaman terhadap prinsip due process of law dan fair trial, di mana individu memiliki hak untuk menghadapi tuduhan berdasarkan bukti yang sah dan transparan. Selain itu, hal ini dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya akuntabilitas dari aparat penegak hukum. Jika hakim mengizinkan penggunaan laporan semacam itu, legitimasi putusan peradilan bisa diragukan di mata publik, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pernyataan Oegroseno ini secara tidak langsung juga menyoroti peran kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memilah informasi yang mereka peroleh. Polisi sebagai garda terdepan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka berlandaskan pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Meskipun informasi dari intelijen bisa menjadi petunjuk awal, ia tidak serta merta dapat diubah menjadi alat bukti tanpa proses verifikasi dan legalisasi yang sesuai dengan prosedur pidana. Pemahaman yang mendalam mengenai batasan dan wewenang ini krusial untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan hukum di lingkungan kepolisian.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan adanya kejelasan regulasi yang lebih tegas dari pihak berwenang. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mungkin perlu mempertimbangkan amandemen KUHAP atau menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai jenis informasi yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan pedoman bagi para hakim untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa. Kepastian hukum dalam hal ini sangat vital untuk menjaga keadilan dan mencegah interpretasi yang beragam yang bisa merugikan masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya, kritik Oegroseno menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dari potensi penyalahgunaan atau praktik yang tidak berlandaskan hukum. Batasan yang jelas antara ranah intelijen dan ranah peradilan adalah fundamental untuk menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara. Diskusi ini harus menjadi momentum bagi semua pihak terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik penegakan hukum agar sesuai dengan semangat KUHAP dan prinsip negara hukum yang adil. Kejelasan aturan akan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan sejati.