Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin operasi 28 perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera, menandai langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian pelanggaran serius dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditemukan pasca-bencana hidrometeorologi parah melanda tiga provinsi di pulau tersebut. Langkah drastis ini menggarisbawahi komitmen kuat administrasi Presiden Prabowo untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan akuntabilitas korporasi. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan ekosistem adalah prioritas utama, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Pencabutan izin ini menjadi sinyal keras bagi perusahaan lain untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (20/1/2026), menjelaskan bahwa keputusan final tersebut adalah hasil dari audit komprehensif dan investigasi mendalam. Investigasi tersebut dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) selama beberapa bulan terakhir. Temuan Satgas PKH menunjukkan adanya praktik-praktik pengelolaan yang merusak, mulai dari penebangan liar, ekspansi perkebunan tanpa izin, hingga pencemaran lingkungan yang serius. Laporan rinci tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Presiden, yang tanpa ragu memerintahkan pencabutan izin sebagai sanksi terberat. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal lainnya di masa mendatang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan. Mereka terbukti mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan peraturan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang telah ditetapkan. Beberapa perusahaan bahkan ditengarai melakukan okupasi lahan secara ilegal di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi yang seharusnya tidak tersentuh. Praktik-praktik destruktif ini secara langsung berkontribusi pada degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana alam. Kondisi ini tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat sekitar yang hidupnya bergantung pada kelestarian alam.

Bencana hidrometeorologi yang menjadi pemicu utama investigasi ini meliputi banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan ekstrem yang menghantam tiga provinsi di Sumatera. Insiden-insiden tersebut menyebabkan kerugian material yang besar, pengungsian ribuan warga, dan bahkan menelan korban jiwa. Para ahli lingkungan sebelumnya telah memperingatkan bahwa degradasi hutan dan perubahan tata guna lahan yang masif akan memperparah dampak bencana tersebut. Oleh karena itu, Satgas PKH memfokuskan penyelidikan pada keterkaitan antara aktivitas perusahaan dan peningkatan intensitas serta frekuensi bencana di wilayah terdampak. Temuan mereka mengonfirmasi adanya korelasi kuat yang tak dapat disangkal.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) adalah badan ad-hoc yang dibentuk pemerintah dengan mandat khusus untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait, Satgas PKH mengerahkan tim ahli dan teknologi mutakhir, termasuk citra satelit dan drone, untuk melakukan pemetaan dan verifikasi lapangan. Proses audit yang transparan dan akuntabel ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Keberadaan Satgas PKH menegaskan keseriusan pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah yang terakhir, melainkan awal dari upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap seluruh perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, tidak hanya di Sumatera tetapi juga di seluruh Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah proaktif untuk membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum lingkungan tanpa pandang bulu.

Keputusan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam pembangunan nasional, di mana keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi menjadi prioritas utama. Selama bertahun-tahun, eksploitasi sumber daya alam kerap menjadi mesin penggerak ekonomi, namun seringkali dengan biaya lingkungan yang mahal dan tidak berkelanjutan. Dengan pencabutan izin ini, pemerintah menunjukkan bahwa keuntungan finansial tidak dapat dijadikan alasan untuk merusak lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bumi dan kualitas hidup penduduk. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk lebih inovatif dalam menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Langkah tegas ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam melindungi kekayaan alam bangsa yang menjadi amanah. Selain itu, ini juga merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan lingkungan yang semakin kompleks. Pemerintah juga akan meninjau ulang kebijakan perizinan agar lebih ketat dan transparan, sehingga celah bagi praktik-praktik koruptif dapat diminimalisir. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam upaya menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan lingkungan di wilayahnya masing-masing serta melaporkan indikasi pelanggaran.

Pencabutan izin 28 perusahaan ini bukan hanya sekadar sanksi administratif, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia serius dalam menjaga warisan alamnya. Kebijakan ini menegaskan bahwa tidak ada entitas bisnis yang kebal hukum, terutama jika praktik mereka mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem. Dengan demikian, keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia, menandai era baru penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas dan berkeadilan. Ini adalah langkah fundamental menuju Indonesia yang lebih lestari dan berdaya tahan di masa depan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.