Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinan mendalam atas maraknya aktivitas tambang ilegal yang masih merajalela di Indonesia. Dalam pernyataannya pada Kamis (22/1/2026), kepala negara menyoroti bahwa ribuan titik penambangan ilegal masih beroperasi, dengan angka mengejutkan sebanyak 666 korporasi diduga menjadi pelaku utama di balik praktik-praktik yang merugikan negara tersebut. Pengungkapan ini menegaskan betapa kompleks dan seriusnya masalah penambangan tanpa izin, yang terus menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di tanah air. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas jaringan ilegal ini demi keberlanjutan sumber daya alam dan keadilan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan sektor pertambangan di Indonesia.

Keterlibatan ratusan korporasi dalam kegiatan tambang ilegal menjadi sorotan utama yang membedakan isu ini dari penambangan skala kecil. Hal ini mengindikasikan adanya sindikasi terorganisir yang memanfaatkan celah hukum dan pengawasan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah. Praktik ini tidak hanya mencakup ekstraksi sumber daya tanpa izin, tetapi juga seringkali melibatkan pelanggaran standar lingkungan dan keselamatan kerja yang serius. Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi ilegal jauh lebih masif, meliputi kerusakan ekosistem yang luas, hilangnya potensi penerimaan negara, serta distorsi persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang menargetkan akar masalah dan jaringan pelaku yang terstruktur.

Presiden Prabowo lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal secara agresif. Sejauh ini, tercatat lebih dari 1.000 aktivitas penambangan ilegal telah berhasil ditertibkan melalui operasi gabungan dan penegakan hukum yang intensif. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Meskipun seribu penertiban telah dilakukan, jumlah ribuan tambang ilegal yang masih beroperasi menunjukkan bahwa perang terhadap praktik ilegal ini masih panjang. Pemerintah menyadari bahwa penanganan isu ini memerlukan konsistensi dan sinergi dari berbagai pihak. Langkah-langkah progresif terus disiapkan untuk memastikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Praktik tambang ilegal menimbulkan dampak multidimensional yang sangat merugikan bagi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara lingkungan, aktivitas ini seringkali menyebabkan deforestasi besar-besaran, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati akibat metode penambangan yang merusak. Dari segi sosial, tambang ilegal kerap memicu konflik dengan masyarakat adat dan lokal, serta menciptakan kondisi kerja yang tidak aman bagi para pekerja. Sementara itu, kerugian ekonomi negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya karena hilangnya pajak, royalti, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Keberadaan tambang ilegal juga merusak reputasi investasi di sektor pertambangan dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Menumpas tambang ilegal, terutama yang melibatkan korporasi skala besar, bukanlah tugas yang mudah dan penuh tantangan. Skala wilayah Indonesia yang luas dengan topografi beragam menyulitkan pengawasan dan pemantauan secara menyeluruh oleh aparat berwenang. Selain itu, ada dugaan kuat adanya praktik kolusi antara oknum tertentu dengan para pelaku tambang ilegal yang mempersulit penegakan hukum. Kurangnya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai untuk operasi penertiban juga menjadi kendala signifikan yang harus diatasi. Kompleksitas regulasi serta modus operandi yang terus berubah juga menuntut adaptasi strategi penegakan hukum yang berkelanjutan. Diperlukan reformasi struktural untuk mengatasi hambatan-hambatan ini secara efektif dan menyeluruh.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal akan terus menjadi prioritas utama dalam agenda nasional demi mewujudkan keadilan dan keberlanjutan. Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga tengah mengkaji ulang kebijakan perizinan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ilegal. Optimalisasi pemanfaatan teknologi satelit dan drone diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pendekatan restoratif juga dipertimbangkan untuk memulihkan area-area yang telah rusak akibat penambangan tanpa izin dengan melibatkan masyarakat lokal. Sinergi antar kementerian/lembaga serta pelibatan aktif masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang. Visi pertambangan berkelanjutan menjadi landasan setiap kebijakan yang diambil demi masa depan Indonesia.

Mengakhiri pernyataannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memerangi kejahatan pertambangan ini dengan serius. Penanganan serius terhadap 666 korporasi yang diduga terlibat dalam ribuan tambang ilegal menjadi indikator kunci keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam. Masa depan sektor pertambangan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan ekosistem yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, tanpa merusak lingkungan bagi generasi mendatang. Tantangan ini bukan hanya masalah hukum semata, melainkan juga masalah integritas nasional dan masa depan ekonomi bangsa yang harus diselesaikan segera.