Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Beliau menargetkan proses penting ini dapat rampung pada Kuartal I tahun 2026 mendatang, menandai langkah signifikan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan kepemilikan saham tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Tanah Papua. Fokus utama adalah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan komunitas lokal melalui kepemilikan yang lebih substansial. Pernyataan ini disampaikan Bahlil sebagai respons terhadap urgensi pemerataan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat adat di wilayah pertambangan.

Rencana divestasi ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah berhasil mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia. Sebelumnya, kepemilikan saham Indonesia di PTFI telah mencapai 51 persen, sebuah pencapaian signifikan dalam sejarah pertambangan nasional yang mengembalikan kendali atas salah satu aset strategis bangsa. Divestasi tambahan ini secara spesifik bertujuan untuk memperkuat posisi kepemilikan daerah, khususnya Provinsi Papua, dalam perusahaan multinasional tersebut. Pemerintah memandang bahwa partisipasi aktif daerah dalam kepemilikan saham akan menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam dinikmati secara langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini juga selaras dengan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses divestasi tambahan ini diperkirakan melibatkan negosiasi yang kompleks antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua, dan manajemen PT Freeport Indonesia. Pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, juga akan memainkan peran kunci dalam menentukan skema terbaik untuk transaksi ini, mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan finansial. Bahlil menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan agar hak-hak masyarakat Papua terjamin sepenuhnya dan tidak ada celah bagi kepentingan di luar itu. Pembentukan tim khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat adat juga sedang dipertimbangkan untuk memastikan aspirasi lokal terakomodasi secara menyeluruh. Target waktu yang ketat pada awal 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan isu krusial ini demi kepentingan nasional.

Dengan kepemilikan saham yang lebih besar, diharapkan masyarakat Papua akan merasakan dampak positif yang lebih nyata dari operasional tambang emas terbesar di dunia tersebut. Dana yang dihasilkan dari dividen saham dapat dialokasikan langsung untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya di Papua, sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial semata, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program CSR yang lebih terarah dan partisipatif, menciptakan kemandirian jangka panjang. Peningkatan kepemilikan saham juga membuka peluang bagi peningkatan lapangan kerja lokal dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Papua, sehingga mereka menjadi subjek pembangunan. Keberhasilan divestasi ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, tantangan dalam proses divestasi ini tidak bisa dianggap remeh, termasuk penentuan harga yang adil dan mekanisme pengalihan yang mulus yang memerlukan kehati-hatian ekstra. Negosiasi nilai saham dan struktur kepemilikan yang baru memerlukan kehati-hatian agar tidak merugikan pihak manapun, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, Menteri Bahlil optimis bahwa dengan koordinasi yang baik antarlembaga dan dukungan dari semua pihak, target Kuartal I 2026 dapat tercapai sesuai rencana. Keyakinan ini didasari oleh pengalaman sukses pemerintah dalam negosiasi sebelumnya dan komitmen kuat Presiden untuk mensejahterakan Papua secara berkelanjutan. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci utama untuk mengatasi potensi hambatan yang mungkin muncul selama proses ini.

Divestasi saham Freeport untuk Papua ini juga merupakan bagian integral dari visi besar pemerintah dalam hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam secara nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas tambang dapat dinikmati secara maksimal di dalam negeri, menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Langkah ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju dengan kemandirian ekonomi yang kuat dan tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Pengelolaan aset strategis seperti Freeport secara berkelanjutan dan berkeadilan adalah prioritas utama, menjamin keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, divestasi ini bukan hanya transaksional, melainkan filosofis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang inklusif dan merata.

Apabila proses divestasi ini berjalan sesuai target, ini akan menandai babak baru dalam hubungan antara PT Freeport Indonesia, pemerintah, dan masyarakat Papua, menuju kemitraan yang lebih berimbang. Ini akan menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan alam yang lebih merata di seluruh pelosok negeri. Semua mata akan tertuju pada bagaimana implementasi dari kepemilikan saham ini akan diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat Papua, bukan hanya di atas kertas. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri. Proses yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci keberlanjutan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua.