Bangkalan, Madura – Rencana penutupan operasional tambang Galian C di Bangkalan memicu kekhawatiran mendalam di kalangan sopir truk dan pikap lokal. Penolakan keras disampaikan oleh sejumlah perwakilan sopir yang menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Dampak Penutupan Usaha Pertambangan, Jumat (19/12/2025). Mereka secara lugas menyatakan bahwa penutupan tambang akan secara langsung menghentikan sumber penghasilan utama mereka, mengancam kelangsungan hidup puluhan keluarga. Para sopir menegaskan bahwa pekerjaan mengangkut material Galian C adalah satu-satunya mata pencarian yang mereka miliki saat ini, sehingga keputusan tersebut berdampak sangat fundamental bagi mereka. Kekhawatiran akan kehilangan pendapatan menjadi sorotan utama dalam forum diskusi tersebut, mengingat banyaknya keluarga yang bergantung pada sektor ini.

Ungkapan "Kami tidak dapat uang" yang disampaikan oleh para sopir bukan sekadar keluhan biasa, melainkan gambaran nyata akan kesulitan ekonomi yang akan mereka hadapi. Mayoritas sopir di Bangkalan mengandalkan jasa pengangkutan material seperti pasir, batu, dan tanah urukan dari tambang Galian C untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, mereka bekerja keras mengantar material ke berbagai proyek pembangunan, baik skala kecil maupun besar, yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Dengan penutupan tambang, otomatis tidak ada lagi material yang bisa diangkut, yang berarti roda perekonomian mereka akan terhenti total. Dampak domino ini diperkirakan akan menyebar luas, tidak hanya pada sopir, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sekitar yang bergantung pada aktivitas ekonomi ini. Mereka merasa terpojok tanpa adanya alternatif pendapatan yang jelas.

Forum Group Discussion yang diselenggarakan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan penutupan tambang. Acara ini menjadi platform penting bagi para sopir untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka langsung kepada pemangku kepentingan terkait. Kehadiran perwakilan sopir dump truk dan pikap menunjukkan betapa seriusnya masalah ini bagi mereka. Dalam diskusi tersebut, berbagai sudut pandang dibahas, mulai dari aspek legalitas tambang hingga dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Para peserta berharap bahwa melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memahami secara utuh kondisi riil di lapangan dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan. Ini adalah upaya kolaboratif untuk menemukan titik temu antara regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Para sopir menjelaskan bahwa investasi pada armada truk dan pikap mereka adalah aset utama yang kini terancam tidak produktif. Biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, serta cicilan kendaraan menjadi beban yang sangat berat jika tidak ada pemasukan. Tanpa adanya aktivitas tambang Galian C, kendaraan mereka akan menganggur, sementara kewajiban finansial tetap berjalan. Mereka juga menyuarakan minimnya pilihan pekerjaan lain yang sesuai dengan keahlian dan kepemilikan aset mereka di wilayah Bangkalan. Kekhawatiran ini mencerminkan dilema yang kompleks antara upaya penataan lingkungan dan pemenuhan hak dasar warga untuk hidup layak. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil.

Lebih jauh, penutupan tambang Galian C di Bangkalan tidak hanya berdampak pada para sopir, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pembangunan dan ekonomi lokal secara keseluruhan. Material Galian C adalah bahan baku esensial untuk infrastruktur, perumahan, dan proyek konstruksi lainnya di daerah tersebut. Kelangkaan atau kenaikan harga material akibat penutupan tambang dapat menghambat laju pembangunan serta meningkatkan biaya proyek. Hal ini pada gilirannya dapat memicu inflasi lokal dan menekan daya beli masyarakat. Keterkaitan antara tambang, transportasi, dan sektor konstruksi membentuk ekosistem ekonomi yang saling bergantung di Bangkalan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan spektrum dampak yang luas ini agar tidak menciptakan masalah baru yang lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah daerah tentu memiliki pertimbangan serius terkait penataan izin, lingkungan, dan potensi dampak negatif dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol. Upaya penutupan atau regulasi ketat seringkali didasari oleh keinginan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mencari pendekatan yang holistik, tidak hanya sekadar menutup, melainkan juga menyediakan solusi alternatif yang konkret bagi masyarakat terdampak. Dialog yang konstruktif dan pendampingan ekonomi perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghindari konflik sosial yang tidak diinginkan. Ini adalah tugas kompleks yang membutuhkan kebijakan yang bijaksana dan berpihak kepada rakyat.

Penolakan keras dari para sopir truk di Bangkalan terhadap penutupan tambang Galian C menyoroti urgensi untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan adil. Isu ini bukan hanya tentang legalitas operasional tambang, tetapi juga tentang nasib puluhan, bahkan ratusan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Diharapkan, melalui FGD dan dialog lanjutan, semua pihak dapat mencapai kesepahaman demi masa depan Bangkalan yang lebih baik. Mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Keberlanjutan mata pencarian para sopir harus menjadi salah satu prioritas utama dalam merumuskan kebijakan selanjutnya, agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan dan dirugikan secara ekonomi.