Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara langsung memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka pada Rabu, 26 November 2025, untuk membahas langkah-langkah strategis percepatan program energi baru terbarukan (EBT) nasional. Fokus utama dari pertemuan penting ini adalah implementasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema ambisius “satu desa satu megawatt”. Inisiatif ini menandakan komitmen serius pemerintah dalam mendorong kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Presiden Prabowo menekankan pentingnya eksekusi gagasan besar ini untuk masa depan energi Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Skema “satu desa satu megawatt” merupakan visi besar yang bertujuan untuk menyediakan akses listrik yang merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga surya minimal satu megawatt, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik dasar tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi lokal. Konsep desentralisasi energi semacam ini dipercaya akan meningkatkan resiliensi pasokan listrik dan memberdayakan komunitas setempat dalam pengelolaan sumber daya energi mereka. Implementasi program ini akan menjadi tulang punggung dari percepatan transisi energi Indonesia.

Menurut Menteri Bahlil Lahadalia, diskusi dengan Presiden Prabowo berlangsung sangat detail dan mendalam, mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap program ini. Bahlil menegaskan bahwa program “satu desa satu megawatt” adalah gagasan besar dari Presiden yang harus dieksekusi dengan sebaik-baiknya. Pembahasan mencakup berbagai aspek teknis dan non-teknis, mulai dari ketersediaan lahan, teknologi yang akan digunakan, hingga model pembiayaan yang inovatif. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

Percepatan implementasi EBT, khususnya PLTS, sangat krusial mengingat target nasional untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Program “satu desa satu megawatt” ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan iklim global. Pemanfaatan energi surya yang melimpah di Indonesia menjadi solusi strategis untuk transisi energi. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menarik investasi lebih lanjut di sektor energi terbarukan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan EBT.

Meskipun memiliki potensi besar, program berskala masif seperti “satu desa satu megawatt” tentu tidak lepas dari tantangan. Tantangan tersebut meliputi penyediaan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia lokal yang kompeten, serta aspek keberlanjutan operasional dan pemeliharaan PLTS di setiap desa. Selain itu, harmonisasi regulasi dan kebijakan insentif juga menjadi faktor penting untuk mempercepat adopsi teknologi ini secara merata. Pemerintah harus cermat dalam merencanakan setiap tahap implementasi untuk mengatasi potensi hambatan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat menjadi esensial untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan program.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak ganda, tidak hanya dalam penyediaan listrik, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan akses listrik yang stabil, potensi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan terbuka lebar, pendidikan dapat berjalan lebih baik, serta layanan kesehatan dapat ditingkatkan. Inisiatif ini bukan hanya tentang listrik, melainkan tentang pemerataan pembangunan dan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan EBT adalah investasi masa depan yang akan membawa kemajuan berkelanjutan bagi bangsa.

Langkah selanjutnya setelah pertemuan ini diperkirakan adalah pembentukan tim kerja khusus atau percepatan penyusunan regulasi pendukung untuk segera mewujudkan program ini di lapangan. Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait lainnya akan bertugas merumuskan peta jalan yang jelas dan terukur. Komitmen Presiden untuk mengawal langsung progresnya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Masyarakat menantikan implementasi konkret dari visi besar ini yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemandirian dan keberlanjutan energi yang lebih baik.