Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait penetapan angka produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara untuk tahun 2026 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada 31 Januari 2026, APBI secara terbuka menyatakan keberatannya, memperingatkan bahwa pemangkasan kuota produksi yang drastis berpotensi memicu konsekuensi ekonomi yang serius. Ancaman penghentian operasi tambang hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi sorotan utama dari industri pertambangan nasional. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah guna menjaga stabilitas sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia. Ini adalah sinyal bahwa kebijakan yang tidak seimbang dapat memiliki dampak luas yang merugikan.

APBI menilai bahwa angka produksi yang ditetapkan dalam RKAB 2026 jauh di bawah proyeksi kebutuhan dan kapasitas riil industri. Menurut asosiasi, penetapan kuota yang tidak realistis ini dapat mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan pertambangan, terutama bagi mereka yang telah memiliki kontrak jangka panjang dan investasi besar. Mereka berargumen bahwa perencanaan produksi batu bara memerlukan horizon waktu yang panjang, sehingga perubahan mendadak tanpa konsultasi mendalam dapat menimbulkan disrupsi signifikan. Keberatan ini mencerminkan kegelisahan pelaku usaha terhadap kebijakan yang kurang adaptif terhadap dinamika pasar dan operasional di lapangan. Fleksibilitas dan pemahaman mendalam tentang kondisi lapangan menjadi kunci.

Dampak langsung dari pemangkasan kuota produksi ini adalah penurunan pendapatan bagi perusahaan tambang secara signifikan. Dengan volume penjualan yang lebih rendah, kemampuan perusahaan untuk menutup biaya operasional, membayar utang, dan melakukan investasi baru akan sangat terpengaruh. Banyak perusahaan telah mengalokasikan modal untuk ekspansi atau pemeliharaan peralatan berat, yang akan sia-sia jika produksi dipangkas tajam tanpa justifikasi yang jelas. Kondisi ini dapat memaksa beberapa perusahaan, terutama yang berskala menengah dan kecil, untuk menunda proyek, mengurangi skala operasi, atau bahkan menghentikan aktivitas penambangan secara permanen. Stabilitas finansial dan keberlanjutan bisnis menjadi taruhan utama dalam skenario ini, mengancam kelangsungan hidup entitas usaha.

Konsekuensi paling mengkhawatirkan dari kondisi ini adalah ancaman PHK massal terhadap ribuan karyawan di sektor pertambangan batu bara. Jika perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal atau terpaksa menghentikan aktivitas, maka langkah efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja menjadi tidak terhindarkan sebagai upaya terakhir. PHK tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tetapi juga akan menimbulkan efek domino pada perekonomian lokal di sekitar wilayah pertambangan. Mata pencarian banyak keluarga bergantung langsung pada industri ini, dan gelombang pengangguran dapat memicu krisis sosial di komunitas-komunitas tersebut, menciptakan tekanan sosial yang besar.

Selain dampak langsung pada perusahaan dan tenaga kerja, pemangkasan produksi batu bara juga akan merambat ke sektor-sektor penunjang dan rantai pasok yang lebih luas. Industri logistik, penyedia jasa alat berat, kontraktor penambangan, hingga usaha kecil menengah yang melayani kebutuhan komunitas tambang akan merasakan imbasnya secara langsung maupun tidak langsung. Permintaan terhadap produk dan jasa mereka akan menurun drastis, menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai daerah yang bergantung pada aktivitas pertambangan. Efek berganda ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan, menciptakan ketidakpastian yang luas di berbagai lapisan masyarakat dan memperlambat laju pembangunan.

Meski APBI telah menyuarakan kekhawatiran, kemungkinan besar penetapan kuota oleh Kementerian ESDM didasari oleh pertimbangan tertentu, seperti target konservasi lingkungan, upaya transisi energi global, atau stabilisasi harga komoditas global. Pemerintah mungkin ingin memastikan bahwa produksi batu bara tetap sejalan dengan komitmen iklim nasional dan kebutuhan energi dalam negeri yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, APBI berharap pemerintah dapat menyeimbangkan tujuan-tujuan makro ini dengan realitas operasional dan dampak sosial-ekonomi di lapangan yang tak kalah penting. Mencari titik temu antara kebijakan makro dan keberlanjutan industri menjadi krusial untuk menemukan jalan tengah yang adil.

Menanggapi situasi ini, APBI mendesak pemerintah untuk meninjau kembali angka produksi RKAB 2026 dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dengan pelaku industri. Asosiasi mengusulkan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam perumusan kebijakan, yang mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan tambang dan serikat pekerja. Mereka berharap adanya penyesuaian kuota produksi yang lebih fleksibel dan realistis, agar industri dapat terus beroperasi tanpa harus mengorbankan ribuan pekerjaan atau mematikan investasi yang sudah tertanam. Keterbukaan komunikasi dan upaya mencari solusi bersama sangat diperlukan dalam situasi yang menantang ini untuk mencapai konsensus.

Apabila tidak ada titik temu yang memuaskan antara pemerintah dan industri, dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan bagi citra investasi Indonesia di sektor pertambangan. Investor mungkin akan menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di tengah ketidakpastian regulasi dan risiko operasional yang tinggi. Selain itu, potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor batu bara juga akan signifikan, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya yang vital. Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia juga dapat kehilangan pangsa pasarnya di pasar global, jika produksi dalam negeri terus mengalami hambatan yang tidak perlu dan berkepanjangan.

Situasi yang berkembang ini menegaskan urgensi bagi pemerintah dan industri untuk segera mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Keseimbangan antara tujuan keberlanjutan lingkungan, transisi energi, dan menjaga stabilitas ekonomi serta lapangan kerja menjadi kunci utama dalam perdebatan ini. APBI berharap bahwa pemerintah dapat merespons kekhawatiran mereka dengan bijaksana, demi menjaga kelangsungan industri batu bara yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masa depan ribuan pekerja dan investasi triliunan rupiah bergantung pada keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat, yang diharapkan mampu mengakomodasi semua kepentingan secara seimbang.