Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, secara tegas membantah keterlibatan dalam insiden penyanderaan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) di wilayah Mimika, Papua Tengah. Bantahan ini tidak hanya menepis tuduhan yang beredar, melainkan juga disertai tudingan serius terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut OPM, insiden tersebut hanyalah skenario yang sengaja dirancang oleh pihak militer demi kepentingan internal mereka sendiri. Pernyataan ini menambah daftar panjang saling silang tudingan antara kedua belah pihak di tengah konflik berkepanjangan di Tanah Papua. Situasi ini menciptakan kerumitan baru dalam upaya memahami kebenaran di balik setiap insiden keamanan.

Sebby Sambom, yang berbicara atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM, menegaskan bahwa pasukannya tidak pernah melakukan penyanderaan terhadap karyawan perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut. Ia menekankan bahwa TPNPB OPM selalu bertanggung jawab atas setiap aksi yang mereka lakukan dan siap mengklaimnya jika memang benar terlibat. Klaim bantahan ini disampaikan untuk mengklarifikasi informasi yang mungkin telah beredar luas di publik dan media massa. Pihak OPM menyatakan bahwa insiden tersebut sama sekali tidak sesuai dengan modus operandi maupun tujuan perjuangan mereka. Oleh karena itu, OPM meminta agar masyarakat tidak mudah termakan isu yang dianggap menyesatkan.

Lebih lanjut, OPM menuding bahwa TNI merupakan dalang di balik isu penyanderaan yang mencuat. Menurut Sebby Sambom, insiden tersebut bukanlah aksi murni kelompok bersenjata, melainkan rekayasa yang sistematis. Tuduhan ini sangat serius karena menempatkan institusi militer sebagai pihak yang sengaja menciptakan ketidakstabilan. OPM berpendapat bahwa TNI seringkali menggunakan modus operandi serupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ini merupakan tudingan yang berpotensi memperkeruh hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat di Papua.

Motif di balik dugaan rekayasa ini, menurut OPM, berkaitan erat dengan ambisi kenaikan pangkat dan perolehan dana operasional bagi militer. OPM mengklaim bahwa dengan menciptakan “ancaman” dan “operasi penyelamatan” fiktif, pihak TNI dapat membenarkan alokasi anggaran lebih besar serta memberikan kesempatan bagi personel untuk memperoleh promosi. Pernyataan ini menyoroti persepsi OPM terhadap dinamika internal militer yang mereka anggap korup dan memanfaatkan situasi konflik. Tuduhan semacam ini, jika tidak ditanggapi dengan transparansi, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.

Kawasan Mimika, tempat PT Freeport Indonesia beroperasi, memang dikenal sebagai salah satu titik rawan konflik di Papua. Sejarah mencatat banyak insiden keamanan yang melibatkan OPM dan aparat keamanan di sekitar area konsesi tambang tersebut. Adanya klaim saling bantah dan tudingan rekayasa seperti ini bukan kali pertama terjadi, melainkan merupakan pola berulang yang menyulitkan upaya pencarian kebenaran. Setiap pihak cenderung menyajikan narasi yang menguntungkan posisi mereka, sehingga masyarakat seringkali dihadapkan pada informasi yang kontradiktif. Konflik narasi ini menjadi tantangan besar bagi jurnalis dan peneliti yang mencoba memahami realitas di lapangan.

Insiden semacam ini, terlepas dari siapa dalangnya, selalu menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan karyawan PT Freeport Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun asing. Ketidakpastian mengenai ancaman nyata atau rekayasa dapat mengganggu operasional perusahaan yang vital bagi perekonomian nasional. PTFI, sebagai entitas bisnis, memiliki kepentingan besar untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan stabil bagi ribuan pekerjanya. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan yang objektif dan transparan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik setiap insiden yang terjadi di wilayah tersebut.

Situasi di Papua Tengah saat ini diwarnai oleh ketegangan yang tinggi dan saling curiga antarpihak yang berkonflik. Tudingan OPM terhadap TNI ini tentu memerlukan respons dari pihak militer untuk menjaga kredibilitas dan memberikan kejelasan kepada publik. Tanpa verifikasi independen atau bukti konkret, klaim dari salah satu pihak akan sulit diterima secara utuh. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan polemik informasi ini agar tidak semakin memperkeruh situasi keamanan dan sosial di Papua. Kejelasan fakta adalah kunci untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi jangka panjang bagi permasalahan di wilayah tersebut.

Penyelesaian konflik Papua tidak akan mudah dicapai selama masih ada disparitas informasi dan tudingan tak berdasar yang saling dilontarkan. Baik OPM maupun TNI memiliki versi cerita masing-masing yang seringkali bertentangan. Dibutuhkan upaya keras dari semua pihak, termasuk pemerintah dan elemen masyarakat sipil, untuk mendorong dialog dan transparansi. Hanya dengan membuka diri terhadap kebenaran dan mencari titik temu, konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini dapat mulai menemukan jalannya menuju resolusi damai. Insiden terbaru ini sekali lagi menggarisbawahi urgensi tersebut.