PT Citra Palu Mineral (CPM) secara resmi menyerahkan sebagian wilayahnya, yakni lokasi Kijang 30, kepada warga yang bermukim di sekitar area pertambangan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari inisiatif kemitraan transisi yang digagas oleh perusahaan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat lokal.

Penyerahan lahan ini menandai babak baru dalam upaya PT CPM untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih baik dengan komunitas terdampak operasional tambang. Melalui program kemitraan transisi ini, perusahaan berharap dapat menciptakan jembatan komunikasi dan pengembangan bersama yang berkelanjutan. Kemitraan semacam ini krusial untuk memastikan keberlanjutan operasional tambang di tengah kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun demikian, respons dari perwakilan masyarakat menunjukkan adanya perspektif yang berbeda terhadap langkah ini. Sofyar, salah satu perwakilan masyarakat lingkar tambang, mengungkapkan pandangannya bahwa luasan lahan Kijang 30 yang diberikan masih tergolong sangat kecil. Menurutnya, alokasi tersebut tidak sebanding dengan total luasan kontrak karya yang dimiliki oleh PT CPM di wilayah tersebut. Pernyataan ini mencerminkan harapan komunitas akan partisipasi dan manfaat yang lebih substansial dari keberadaan perusahaan tambang.

Kijang 30 sendiri diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk berbagai keperluan produktif, seperti lahan pertanian, perkebunan skala kecil, atau bahkan pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh komunitas. Pemberian aset fisik ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga dan mengurangi potensi gesekan terkait penggunaan lahan. Perusahaan kemungkinan melihat ini sebagai langkah awal yang konkret dalam mendukung penghidupan masyarakat.

Dalam konteks kemitraan ini, nama Damar Kusumanto dan Muhammad Safri turut disebut-sebut sebagai pihak yang terlibat dalam fasilitasi atau perwakilan perusahaan. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan manajemen PT CPM dalam mengimplementasikan program kemitraan transisi ini. Mereka kemungkinan berperan dalam menjelaskan visi dan misi di balik penyerahan lahan serta upaya-upaya lain yang akan dilakukan perusahaan untuk mendukung masyarakat sekitar.

Kemitraan transisi semacam ini seringkali menjadi solusi strategis bagi perusahaan pertambangan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Ini juga merupakan cara untuk menjaga stabilitas operasional melalui hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal. Namun, keberhasilan jangka panjang kemitraan ini akan sangat bergantung pada komunikasi yang transparan dan kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi secara adil.

Tantangan utama ke depan adalah bagaimana PT CPM dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang lebih luas, terutama terkait distribusi manfaat dan hak atas tanah. Kritik Sofyar menggarisbawahi perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program kemitraan yang ada. Penting bagi perusahaan untuk tidak hanya memberikan tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat mengoptimalkan lahan yang telah diberikan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan kemitraan transisi ini akan diukur dari dampak positif nyata yang dirasakan oleh warga lingkar tambang, bukan hanya dari jumlah lahan yang diserahkan. Dialog yang berkelanjutan antara PT CPM, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesepahaman bersama. Semua pihak berharap agar langkah ini dapat benar-benar menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan di masa mendatang.