Sebuah insiden ambruknya lokasi penambangan ilegal terjadi di kawasan Gunung Kongbawi, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa, 13 Januari 2026. Kejadian nahas ini dilaporkan terjadi saat sejumlah penambang sedang aktif menggali di dalam lubang tambang tersebut. Beruntung, informasi awal tidak menyebutkan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kepastian ini masih dalam pendalaman pihak berwenang. Sebagai respons cepat, area tambang ilegal yang berbahaya itu kini telah ditutup secara permanen untuk menghindari potensi bahaya lebih lanjut. Insiden ini kembali menyoroti risiko tinggi dari aktivitas penambangan tanpa izin yang kerap mengancam keselamatan para pekerja.

Menurut laporan yang dihimpun, keruntuhan tambang terjadi pada siang hari, sekitar pukul 13.00 WITA, saat aktivitas penambangan berada di puncaknya. Para penambang dilaporkan sedang melakukan penggalian material di salah satu lubang yang diduga tidak memiliki struktur penyangga memadai. Kondisi geologi di area Gunung Kongbawi yang dikenal labil, diperparah dengan metode penambangan yang tidak sesuai standar keamanan, diduga menjadi pemicu utama ambruknya lubang tambang. Longsoran tanah dan bebatuan secara tiba-tiba menimbun sebagian area galian, menciptakan kepanikan di antara pekerja yang berada di lokasi. Beruntung, sebagian besar pekerja berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan.

Segera setelah kejadian, aparat kepolisian dan tim dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah langsung bergerak cepat menuju lokasi. Setelah melakukan identifikasi awal dan memastikan area tersebut tidak aman, keputusan tegas diambil untuk menutup total seluruh aktivitas penambangan di Gunung Kongbawi. Pemasangan garis polisi serta patroli rutin kini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia maupun lingkungan. Langkah penutupan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah menegaskan tidak akan menoleransi praktik penambangan tanpa izin di wilayahnya.

Insiden ini sekali lagi menggarisbawahi bahaya laten dari praktik penambangan ilegal yang marak di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Lombok Tengah. Selain ancaman serius terhadap keselamatan pekerja akibat minimnya standar operasional dan peralatan keselamatan, tambang ilegal juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Pencemaran air dan tanah, deforestasi, serta perubahan bentang alam menjadi dampak nyata dari aktivitas eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat sekitar juga kerap terpapar risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses penambangan. Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal menjadi sangat krusial.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal. Koordinasi lintas sektoral antara kepolisian, TNI, dan dinas terkait akan diintensifkan guna memetakan serta menindak lokasi-lokasi penambangan tanpa izin. Upaya sosialisasi mengenai bahaya tambang ilegal juga akan terus digalakkan kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang berpotensi menjadi lokasi penambangan. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan program alternatif mata pencarian bagi warga yang selama ini bergantung pada sektor tambang ilegal. Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ambruknya tambang ilegal di Gunung Kongbawi ini menjadi pengingat pahit akan konsekuensi fatal dari pelanggaran aturan dan abainya keselamatan. Penutupan lokasi diharapkan menjadi awal dari penertiban menyeluruh terhadap aktivitas serupa di Lombok Tengah. Prioritas utama pemerintah haruslah menjamin keselamatan warganya dan kelestarian lingkungan, jauh di atas keuntungan sesaat dari praktik ilegal. Dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan tidak ada lagi insiden serupa yang merenggut nyawa atau merusak ekosistem demi kepentingan penambangan tanpa izin.