Jakarta, 3 Februari 2026 – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai masifnya praktik tambang ilegal di Indonesia yang dibekingi oleh “orang kuat”. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bergengsi ESG Sustainability Forum 2026 yang diselenggarakan CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini menyoroti bagaimana dukungan dari pihak-pihak berkuasa telah memperumit upaya penertiban dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Pengungkapan ini secara langsung menempatkan tantangan besar di hadapan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hashim tidak merinci identitas spesifik dari “orang kuat” yang dimaksud, namun indikasinya merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal maupun nasional. Dukungan dari pihak berkuasa ini disinyalir menjadi faktor utama yang membuat praktik tambang ilegal sulit diberantas selama bertahun-tahun. Keberadaan bekingan tersebut menciptakan impunitas bagi para pelaku dan seringkali menghambat kerja aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tegas. Pernyataan ini secara implisit menantang komitmen pemerintahan yang baru untuk membersihkan sektor sumber daya alam dari praktik korupsi dan ilegal yang merugikan negara.

Dampak dari aktivitas tambang ilegal ini sangat merusak dan multi-dimensi, sebagaimana ditegaskan oleh Hashim. Kerusakan lingkungan yang diakibatkannya mencakup wilayah-wilayah konservasi penting seperti hutan lindung, taman nasional, bahkan keindahan alam Raja Ampat yang mendunia. Selain kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki, praktik ini juga seringkali memicu bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Tidak jarang, aktivitas penambangan yang tidak standar ini juga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat lokal maupun para pekerja yang terlibat di dalamnya. Ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dan penanganan segera.

Selain kerusakan lingkungan, tambang ilegal juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Potensi penerimaan negara dari pajak dan royalti yang seharusnya masuk ke kas negara hilang begitu saja, mengakibatkan kebocoran pendapatan yang signifikan. Hashim Djojohadikusumo juga menyoroti kompleksitas dalam penegakan hukum, di mana penegak hukum seringkali menghadapi tekanan atau hambatan dari pihak-pihak berkepentingan yang melindungi tambang ilegal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat dan berani antara berbagai lembaga negara untuk memastikan hukum dapat ditegakkan secara adil dan efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa konsekuensi pidana yang tegas benar-benar diterapkan kepada semua pelanggar, termasuk mereka yang berada di balik layar sebagai beking.

Pengungkapan ini datang di tengah agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan reformasi di berbagai sektor. Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang mendukung transisi energi bersih dan perlindungan lingkungan. Ia menegaskan bahwa agenda besar pemerintah untuk mencapai target iklim dan energi berkelanjutan tidak akan optimal jika masalah tambang ilegal tidak segera diatasi. Penertiban sektor pertambangan ilegal menjadi prasyarat mutlak untuk membangun fondasi ekonomi hijau yang kuat dan bertanggung jawab di masa depan. Ia berharap perannya dapat memuluskan jalan bagi reformasi substansial di sektor energi dan pertambangan.

Hashim Djojohadikusumo menyerukan penindakan hukum yang lebih serius dan terpadu untuk memberantas praktik tambang ilegal ini. Pemerintah diharapkan segera merumuskan dan mengimplementasikan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah-langkah preventif dan represif perlu diperkuat, termasuk pemanfaatan teknologi pengawasan yang canggih dan peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan praktik ilegal. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan pertambangan juga menjadi kunci vital untuk mencegah terulangnya praktik ilegal di masa mendatang dan menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Pengungkapan lugas dari Hashim Djojohadikusumo ini menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Ini menyoroti urgensi pemberantasan tambang ilegal, terutama yang dibekingi oleh pihak-pihak berkuasa, demi masa depan lingkungan dan penegakan hukum yang adil. Masa depan keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan hukum di Indonesia sangat bergantung pada keseriusan dan keberanian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan krusial ini. Harapan besar kini diletakkan pada implementasi kebijakan yang tegas, transparan, dan berkelanjutan untuk membersihkan praktik ilegal yang telah lama merugikan bangsa dan merusak lingkungan alam Indonesia.