Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dengan tegas mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) gabungan guna menindak praktik pembalakan liar dan penambangan ilegal yang merajalela di provinsi tersebut. Desakan ini muncul menyusul serangkaian bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, yang diyakini kuat memiliki korelasi dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut. Pembentukan satgas ini diharapkan menjadi langkah konkret dan terkoordinasi dalam upaya menjaga kelestarian alam serta mitigasi bencana di masa mendatang. Kondisi darurat lingkungan ini memerlukan respons cepat dan menyeluruh dari pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak sangat krusial untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan.

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah seperti Kelurahan Kurao Pagang, Berok Rakik, Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun korban jiwa. Peristiwa tragis ini menjadi pengingat pahit akan dampak destruktif dari eksploitasi hutan dan pengerukan material tambang tanpa izin. Masyarakat di wilayah terdampak harus menghadapi kehilangan harta benda dan trauma mendalam akibat terjangan air bah yang datang secara tiba-tiba. Para ahli lingkungan dan aktivis konservasi telah lama memperingatkan bahwa pembalakan liar mengurangi daya serap tanah, sementara penambangan ilegal mengubah struktur alami sungai dan bukit, sehingga sangat rentan memicu banjir dan longsor. Kerusakan ekosistem ini membutuhkan rehabilitasi serius dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Andre Rosiade menyoroti perlunya keseriusan Gubernur Sumatera Barat dalam memimpin penanganan isu krusial ini. Satgas gabungan yang diusulkan harus melibatkan unsur-unsur penting seperti Kejaksaan Tinggi, TNI, Kapolda, dan seluruh aparat penegak hukum lainnya, yang beroperasi di bawah komando langsung Gubernur. Sinergi antar lembaga ini dipandang esensial untuk memastikan penindakan yang efektif dan tidak pandang bulu terhadap para perusak lingkungan. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya penertiban dikhawatirkan akan berjalan sporadis dan kurang optimal dalam memberantas akar masalahnya. Pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk menggerakkan seluruh sumber daya dalam rangka penegakan hukum.

Praktik pembalakan liar dan penambangan ilegal bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga merugikan negara dari segi potensi penerimaan daerah dan merusak tata ruang wilayah. Kejahatan lingkungan ini seringkali terorganisir dan melibatkan jaringan yang kompleks, sehingga memerlukan strategi penindakan yang komprehensif. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini akan dirasakan oleh generasi mendatang, berupa degradasi lingkungan yang sulit dipulihkan dan ancaman bencana yang terus-menerus. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan represif harus berjalan seimbang demi menjamin keberlanjutan ekosistem Sumatera Barat. Pengawasan ketat di seluruh titik rawan pembalakan dan penambangan harus segera diterapkan.

Pembentukan satgas ini diharapkan dapat memberikan efek gentar bagi para pelaku ilegal, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan. Dengan adanya tim khusus yang fokus pada masalah ini, proses identifikasi, penindakan, hingga proses hukum terhadap pelanggar dapat berjalan lebih cepat dan transparan. Ini merupakan momentum penting bagi pemimpin Sumatera Barat untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang mendesak. Keberanian dan ketegasan dalam mengambil tindakan nyata akan menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Masyarakat juga diimbau untuk turut berpartisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal yang mereka temui.

Sebagai penutup, desakan Andre Rosiade ini merupakan cerminan dari kebutuhan mendesak akan tindakan kolektif dan tegas dari pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap hutan dan sumber daya alam Sumatera Barat adalah investasi jangka panjang demi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembentukan satgas gabungan yang kuat dan berwibawa di bawah komando Gubernur diharapkan dapat menjadi titik balik dalam memerangi kejahatan lingkungan. Hanya dengan keseriusan dan kolaborasi semua pihak, ancaman bencana akibat pembalakan liar dan penambangan ilegal dapat diminimalisir secara signifikan. Masa depan Sumatera Barat sangat bergantung pada langkah-langkah yang diambil hari ini.