Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pengembangan proyek energi panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sikap ini didasari oleh kekhawatiran mendalam akan potensi dampak lingkungan serta keselamatan warga yang bermukim di sekitar area proyek. Pernyataan krusial tersebut disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, di sela-sela acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Search and Rescue (SAR) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Pengumuman ini menegaskan komitmen organisasi Islam tersebut dalam mengawal keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penolakan ini menambah daftar panjang respons publik terhadap proyek-proyek energi besar di Indonesia.

Kekhawatiran utama Muhammadiyah berpusat pada risiko ekologis dan geologis yang mungkin timbul dari eksplorasi serta eksploitasi panas bumi di wilayah sensitif seperti Gunung Lawu. Gunung Lawu dikenal sebagai gunung berapi yang tidak aktif namun memiliki potensi aktivitas geologis tertentu, sehingga pengeboran dalam skala besar dapat memicu dampak yang tidak terduga. Potensi kerusakan habitat alami, pencemaran air tanah, hingga risiko pergeseran tanah atau aktivitas seismik minor menjadi sorotan serius. Selain itu, kelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis Gunung Lawu sebagai daerah tangkapan air bagi banyak wilayah juga menjadi pertimbangan penting. Keprihatinan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Sikap penolakan ini bukan sekadar pernyataan lisan, melainkan cerminan dari prinsip dasar Muhammadiyah yang selalu berpihak pada kepentingan umat dan lingkungan. Kehadiran M. Busyro Muqoddas dalam acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan SAR MDMC di Kecamatan Jenawi, Karanganyar, menjadi momentum strategis untuk menyampaikan sikap ini. Acara tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan respons darurat, yang secara inheren selaras dengan kekhawatiran terhadap proyek geothermal. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya menyoroti potensi masalah, tetapi juga aktif dalam upaya persiapan menghadapi risiko yang ada. Organisasi ini memandang bahwa pembangunan haruslah sejalan dengan upaya perlindungan terhadap potensi bencana.

Proyek geothermal di Gunung Lawu sendiri telah menjadi subjek diskusi dan perdebatan panjang di kalangan masyarakat, aktivis lingkungan, dan pemerintah daerah. Wacana pengembangan energi terbarukan memang penting untuk masa depan energi nasional, namun implementasinya harus mempertimbangkan secara matang aspek sosial dan lingkungan. Penolakan dari organisasi sekelas Muhammadiyah tentu akan memberikan bobot signifikan dalam diskursus publik dan pengambilan kebijakan terkait proyek ini. Pemerintah dan pihak pengembang diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan dengan seluruh elemen masyarakat. Keselarasan antara tujuan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan strategis.

Dengan penolakan ini, Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh pihak terkait, khususnya pemerintah dan investor, untuk meninjau kembali rencana pengembangan geothermal di Gunung Lawu. Prioritas utama haruslah keselamatan warga dan kelestarian ekosistem yang rapuh di sekitar kawasan pegunungan tersebut. Organisasi ini menekankan pentingnya studi kelayakan yang komprehensif dan partisipasi publik yang bermakna sebelum mengambil keputusan akhir. Harapannya, setiap langkah pembangunan energi dapat mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta masyarakat. Keputusan akhir haruslah mengedepankan prinsip keadilan sosial dan ekologis bagi generasi kini dan mendatang.