Pernyataan mengejutkan datang dari aktivis sekaligus putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, yang mengungkapkan adanya dugaan upaya seorang menteri untuk secara paksa memberikan izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) Nahdlatul Ulama (NU). Langkah ini, menurut Yenny, ditengarai memiliki motif politis yang kuat, yakni untuk mengaitkan NU dengan partai politik menteri tersebut. Klaim ini sontak memicu perdebatan luas mengenai integritas kebijakan pemerintah dan potensi penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam pemberian konsesi tambang menjadi sorotan utama di tengah isu sensitif ini. Dugaan intervensi politik dalam kebijakan negara menimbulkan kekhawatiran serius akan imparsialitas institusi publik.

Isu ini mencuat setelah pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan yang memungkinkan ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Indonesia. Kebijakan tersebut, yang diresmikan melalui revisi Peraturan Pemerintah, sebelumnya telah memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum dan aktivis lingkungan. Sebagian pihak mendukung sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi ormas, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan dan risiko lingkungan. Kebijakan ini dinilai sangat strategis dan memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan sosial-ekonomi murni.

Yenny Wahid secara tegas menyebut bahwa ada seorang menteri yang "ngotot" atau sangat bersikeras dalam mendorong pemberian izin tambang kepada NU. Ia menyoroti bagaimana upaya ini diindikasikan kuat sebagai langkah politik untuk mendekatkan atau bahkan mengikat NU pada afiliasi partai tertentu. Menurutnya, hal ini merupakan praktik yang tidak etis dan berpotensi merusak independensi ormas keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Integritas dan marwah NU sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan terancam jika terlibat dalam manuver politik praktis semacam ini. Pernyataan Yenny ini menyerukan agar semua pihak menjunjung tinggi profesionalisme dan objektivitas dalam setiap kebijakan publik.

Dugaan adanya motif politik di balik pemberian izin tambang ini menimbulkan pertanyaan besar tentang praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jika klaim Yenny Wahid terbukti benar, hal ini dapat mengindikasikan adanya penggunaan kekuasaan negara untuk kepentingan partisan, alih-alih untuk kemaslahatan publik secara luas. Situasi ini berpotensi menciptakan preseden buruk dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, terutama yang melibatkan sumber daya alam, bebas dari intervensi politik yang berbau kepentingan pribadi atau kelompok.

Sebagai organisasi keagamaan yang sangat besar dan berpengaruh, Nahdlatul Ulama memiliki dinamika internal yang kompleks. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi secara institusi dari PBNU yang secara eksplisit mendukung atau menolak tawaran izin tambang tersebut, terutama jika ada indikasi motif politik. Kemungkinan besar, internal NU akan mengalami perdebatan sengit mengenai apakah akan menerima atau menolak tawaran yang berpotensi membawa implikasi politik besar. Kebijakan ini juga bisa memecah belah pandangan di kalangan kiai dan pengurus, mengingat sejarah NU yang selalu berupaya menjaga jarak dari politik praktis semata.

Klaim Yenny Wahid ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga transparan dan akuntabel di mata publik. Potensi pengikatan ormas keagamaan dengan partai politik melalui konsesi tambang dapat mengikis independensi ormas dan mendistorsi fungsi utamanya dalam membimbing umat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan alasan yang kuat di balik setiap kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media dan akademisi, sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas proses ini.

Pernyataan Yenny Wahid ini telah membuka kotak pandora perdebatan tentang integritas kebijakan pertambangan dan intervensi politik dalam urusan ormas keagamaan. Pemerintah diimbau untuk segera memberikan klarifikasi menyeluruh terkait tudingan adanya manuver politik di balik penawaran izin tambang kepada NU. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, tanpa agenda politik tersembunyi. Ke depan, independensi ormas keagamaan harus tetap dijaga dari tarikan politik praktis demi keberlangsungan perannya sebagai pilar moral dan sosial masyarakat.