Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mengamankan kepemilikan mayoritas di PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan target peningkatan saham menjadi 63% pada tahun 2041. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya penguasaan sumber daya mineral strategis bagi kedaulatan ekonomi negara. Pernyataan tersebut menggarisbawahi visi jangka panjang pemerintah untuk memaksimalkan manfaat dari tambang tembaga dan emas raksasa di Papua. Langkah progresif ini merupakan kelanjutan dari upaya divestasi yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan arah yang jelas dalam pengelolaan aset vital nasional. Rencana ini diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan negara dan pengembangan daerah.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki 51% saham PTFI, sebuah pencapaian bersejarah yang terealisasi pada tahun 2018 setelah negosiasi panjang dan alot. Akuisisi mayoritas saham tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia, mengakhiri dominasi kepemilikan asing yang telah berlangsung puluhan tahun. Kepemilikan 51% ini telah memberikan kontribusi substansial melalui dividen, royalti, dan pajak yang mengalir ke kas negara serta pendapatan daerah, khususnya Papua. PTFI sendiri dikenal sebagai salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia, menjadikan tambang Grasberg sebagai aset strategis tak ternilai. Peningkatan kepemilikan menuju 63% menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam memperkuat kendali atas salah satu tambang terbesar global ini.

Penambahan porsi saham dari 51% menjadi 63% pada tahun 2041 diperkirakan akan melalui mekanisme divestasi tambahan atau perpanjangan perjanjian yang telah mempertimbangkan opsi tersebut. Meskipun detail teknis akuisisi 12% saham tambahan ini belum sepenuhnya dirinci, pernyataan Menteri Bahlil mengindikasikan bahwa prosesnya akan terintegrasi dalam kerangka negosiasi dan perjanjian yang ada dengan induk perusahaan Freeport-McMoRan Inc. Pemerintah senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan pihak Freeport-McMoRan Inc. guna memastikan kelancaran transisi kepemilikan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Keputusan ini mencerminkan strategi pemerintah untuk secara bertahap mengambil alih kontrol mayoritas penuh atas aset-aset strategis nasional. Proses tersebut diharapkan berjalan transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan kepemilikan saham sebesar 63%, Indonesia diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dari operasional PTFI. Peningkatan dividen, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan semakin memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, porsi saham yang lebih besar juga berpotensi meningkatkan pengaruh Indonesia dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk terkait kebijakan investasi, pengembangan smelter, dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat langsung ini akan sangat terasa dalam upaya pembangunan daerah Papua, di mana royalti dan pajak daerah dari PTFI telah menjadi tulang punggung perekonomian setempat. Peningkatan kendali ini diharapkan dapat memastikan bahwa kekayaan alam Papua benar-benar memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Meskipun terjadi peningkatan kepemilikan negara, pemerintah berkomitmen untuk menjaga iklim investasi dan keberlanjutan operasional PTFI. Menteri Bahlil menekankan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas operasional atau menakuti investor, melainkan justru akan memperkuat kemitraan jangka panjang. Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, sebelumnya juga telah menyatakan komitmen perusahaan untuk terus berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan tambang demi menjaga produksi tembaga dan emas tetap optimal. Stabilitas kebijakan dan dukungan pemerintah adalah kunci untuk memastikan PTFI dapat terus beroperasi secara efisien, memenuhi target produksi, serta menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan Freeport-McMoRan Inc. tetap menjadi prioritas utama untuk masa depan.

Penguasaan saham mayoritas di PTFI hingga 63% adalah manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia atas sumber daya alamnya. Langkah ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan politik yang sangat kuat di panggung global. Indonesia ingin memastikan bahwa sumber daya mineral strategis seperti tembaga dan emas digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional, terutama dalam konteks hilirisasi industri. Peran Kementerian Investasi dan hilirisasi menjadi krusial dalam mengawal proses ini, memastikan bahwa setiap kebijakan mendukung upaya penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam demi kemajuan bangsa.

Secara keseluruhan, peningkatan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 63% pada tahun 2041 adalah langkah strategis yang visioner dan progresif. Keputusan ini tidak hanya akan memperkuat posisi finansial negara melalui pendapatan yang lebih besar, tetapi juga menegaskan kedaulatan Indonesia atas aset-aset pertambangan kelas dunia. Dengan kendali yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengarahkan operasional PTFI agar lebih selaras dengan agenda pembangunan nasional, termasuk hilirisasi mineral dan pemerataan kesejahteraan di Papua. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengelola amanah ini dengan transparan dan bertanggung jawab, demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dari kekayaan tambang yang melimpah. Ini adalah babak baru dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih berdaulat.