Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara aktif mendorong Koperasi Merah Putih untuk segera mengurus Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) guna menambang timah secara legal. Inisiatif ini menandai komitmen serius pemda dalam menertibkan sektor pertambangan rakyat di wilayahnya. Proses pengurusan IUJP ini dijanjikan berlangsung cepat dan tanpa biaya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Langkah progresif ini diharapkan dapat membuka jalan bagi formalisasi kegiatan pertambangan yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

Dorongan ini datang dengan jaminan pengawasan langsung dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung serta PT Timah, sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola pertambangan yang baik. Kehadiran dua entitas ini memastikan bahwa seluruh tahapan perizinan dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Fasilitasi ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan birokrasi yang seringkali dihadapi oleh koperasi atau pelaku usaha skala kecil. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih dapat beroperasi dengan kepastian hukum dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Kepemilikan IUJP sangat krusial bagi Koperasi Merah Putih untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan secara sah dan berkesinambungan. Izin ini tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga membuka akses terhadap pendanaan serta perlindungan hukum yang lebih kuat. Dengan mengantongi IUJP, koperasi dapat menghindari praktik pertambangan ilegal yang kerap menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Ini adalah langkah fundamental menuju model pertambangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi.

Pemanfaatan sistem OSS dalam pengurusan IUJP menjadi kunci percepatan dan efisiensi birokrasi. Sistem daring ini memungkinkan proses perizinan dilakukan secara terpadu dan transparan, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memicu praktik tidak etis. Para anggota koperasi dapat memantau progres permohonan izin mereka kapan saja dan dari mana saja, menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi. Inovasi ini selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam menyederhanakan regulasi dan mempermudah investasi.

Dengan adanya dukungan dan fasilitasi ini, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat segera memperoleh IUJP dan mulai berkontribusi secara signifikan pada perekonomian lokal. Formalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan anggota koperasi, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan kerja. Kesuksesan model ini bisa menjadi contoh bagi koperasi pertambangan lain di Bangka Belitung untuk mengikuti jejak yang sama. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pertambangan yang lebih tertib dan sejahtera di provinsi tersebut.